Posted by: chaer3 | October 19, 2010

PROYEK PENGEMBANGAN KAPASITAS YANG BERKESINAMBUNGAN UNTUK DESENTRALISASI (PPKBUD)

Tujuan

  1. Dukungan terhadap kemampuan yang berkesinambungan dari pemerintah daerah yang menjadi sasaran program sehingga kapasitas operasional mereka semakin meningkat dalam hal a) penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang secara mendasar dibutuhkan masyarakat (kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, penanganan masalah sampah dan limbah, penanggulangan banjir dll), b) pemeliharaan prasarana-prasarana pokok masyarakat, c) pengembangan pembangunan ekonomi dan d) program pengentasan kemiskinan.
  2. Pengembangan sistem kelembagaan yang memadai serta pengembangan kapasitas inti sumberdaya manusia agar lebih berkemampuan untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan dan manajemen dari sistem pemerintah daerah yang berorientasi pada kinerja.
  3. Dukungan terhadap desentralisasi lewat perangkat/sarana pemerintah daerah yang lebih tranparan, bertanggung-jawab, dan demokratis.

Adapun tujuan khusus dari proyek ini berkaitan dengan hasil-hasil spesifik sebagai berikut:

  • Rencana tindak dan strategi pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan yang berkesinambungan.
  • Kemampuan staf yang memadai (kelompok operasional dalam bidang kegiatan pokok) untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan yang desentralis. Sistem-sistem pelatihan, pengkajian dan kurikulum yang memenuhi kebutuhan­kebutuhan pemerintah daerah yang desentralis.
  • Sistem manajemen keuangan yang menjamin pengembangan kapasitas yang berkesinambungan.
  • Kebijakan dan kegiatan pendukung utama yang memungkinkan pengembangan kapasitas lokal yang berkesinambungan diperkenalkan dan secara terus menerus dipertahankan.

Kegiatan-kegiatan

Program ini dibagi ke dalam dua tahapan: (1) Tahun Pertama dan (2) Tahun ke Dua hingga ke Enam. Tahun 2003 program tahap awal terdiri dari kegiatan yang bertujuan untuk ‘pengembangan kapasitas bagi pengembang kapasitas’. Dalam situasi demikian, selama tahap pertama input/masukan konsultan merupakan elemen yang utama. Tetapi input ini lebih ditujukan sebagai bantuan pengembangan kapasitas secara langsung kepada Pemerintah Daerah guna memfasilitasi penyiapan rancangan Pemerintah Daerah yang memuat Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas (Capacity Building Action Plans /CB-APs) serta usulan-usulan pengembangan kapasitas yang kemudian akan dievaluasi dalam rangka mendapatkan bantuan yang disediakan oleh program pinjaman. Kegiatan utama yang dipersyaratkan dan bentuk-bentuk produk yang harus disampaikan pada Tahun Pertama adalah sebagai berikut:

  1. Seleksi daerah untuk kelompok pertama
  2. Penetapan Kantor Koordinasi Proyek Tingkat Kota/Kabupaen (PIU) dan Propinsi (PPCO)
  3. Pengembangan kriteria dan sistem seleksi bagi Pemerintah Daerah untuk kelompok 2 dan 3
  4. Seleksi Penyedia Jasa Pengembangan Kapasitas dan Lembaga-lembaga Pelatihan
  5. Rancangan model Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas (CB-APs) Pemerintah Daerah.
  6. Dukungan teknis (backstopping) bagi penyusunan Usulan Pengembangan Kapasitas yang dipersiapkan untuk diajukan.
  7. Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas (CB-APs) Pemerintah Daerah melalui prioritas-prioritas pelatihan, rancangan sistem-sistem manajemen, dan Kurikulum Khusus.
  8. Persiapan Tender bagi penyedia jasa pengembangan bahan-bahan pelatihan dan kurikulum inti.
  9. Persiapan Tender bagi instalasi sistem teknologi informasi dan komunikasi (ICT), berbasis pada ‘web’ (Internet), untuk penyebarluasan informasi dan konsultasi yang berkenaan dengan proyek.

Tahun 2004 -2008 akan menjadi periode utama pelaksanaan program dimana investasi utama akan dilaksanakan pada:

1. Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas Pemda;
2. Pengembangan Kapasitas Penyedia Jasa; dan
3. Pengembangan Jaringan ICT.

Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas akan diarahkan pada kelemahan-kelemahan kelembagaan.  Pemerintah Daerah, dengan dibantu oleh Konsultan Tim Lapangan (dukungan teknis ‘backstopping’)., melakukan penyusunan CB-AP. Sedangkan pelaksanaan  masing-masing Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui Kontrak Payung bagi para Penyedia Jasa (konsortium dari perusahaan swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan institusi Pemerintah). Selanjutnya, pemerintah daerah mengajukan program bertahap penanaman investasi yang meliputi tema­-tema:

  1. Kerangka kerja – termasuk: strategi kebijaksanaan dan sasaran kinerja;
  2. Penguatan Kelembagaan – termasuk: peraturan, pedoman dan sistem manajemen;
  3. Manajemen Sumber Daya Manusia – termasuk: rasionalisasi kelembagaan dan sistem pelatihan;
  4. Pengembangan Sumber Daya Manusia – termasuk: pelatihan dan pendidikan;
  5. Pendanaan dan Penganggaran – termasuk: investasi peningkatan kapasitas yang berkesinambungan.

Secara ringkas Proses CB-AP dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Suatu penilaian kebutuhan harus dilaksanakan, selama tim lokal CB-AP memetakan kapasitas yang ada, persoalan-persoalan, serta tindakan-tindakan prioritas
  • Merumuskan komponen-komponen yang relevan dari CB-AP, termasuk menjadwalkan langkah-langkah jangka menengah dan jangka panjang.
  • Draft CB-AP akan disajikan untuk dikonsultasikan diantara dinas, kantor, bagian serta kantor lainnya di kota / kabupaten
  • Anggaran CB-AP akan dikembangkan melalui konsultasi diantara Tim Persiapan CB­AP, Bagian Keuangan / Kas Daerah dan Komisi B dari DPRD
  • Draft CB-AP akan diajukan kepada Badan Pengkajian Peningkatan Kapasitas Nasional untuk penerapan dan persetujuan pendanaannya.
  • Setelah penerapannya oleh Badan Pengkajian nasional CB-AP akan diresmikan oleh DPRD sebagai bagian dari Renstrada.

Pengembangan Kapasitas bagi Penyedia Jasa

Desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk memilih jasa-jasa pelayanan yang tidak lagi terbatas pada sistem diklat tradisional. Melalui proyek ini, pemda akan mendapat dukungan untuk dapat mempertahankan pelayanan tersebut tetap kompetitif. Pengenalan kepada pasar kompetitif untuk pelayanan tersebut pada waktunya akan menjamin perbaikan yang berkesinambungan dari standar secara keseluruhan. Tujuan dari proyek adalah meningkatkan kapasitas dari Penyedia Jasa Pengembangan Kapasitas untuk meningkatkan kesinambungan pelayanan yang diberikan kepada pemerintah regional. Desentralisasi telah memperbesar tugas-tugas dari lembaga­lembaganya termasuk kebutuhan akan peningkatan kapasitas.
Proyek ini akan memberikan dukungan kepada pemda dalam beberapa cara. Pertama, dan yang terpenting, adalah membantu mengorganisir pengembangan sebuah pasar yang efisien dalam sektor jasa pelayanan pengembangan  kapasitas di provinsi yang terlibat, yaitu kepada mereka yang kompetitif dari segi pembiayaan, berkualitas serta memiliki ragam produk yang memadai. Proyek ini berusaha untuk melakukan perubahan paradigma dalam cara-cara penyediaan jasa pengembangan kapasitas melalui pengenalan secara signifikan kepada lembaga swadaya masyarakat bersama dengan sistem pelatihan publik tradisional (diklat), sebagai mitra dari pemda dalam mengupayakan peningkatan kapasitas.
Proyek ini juga akan membangun kapasitas Penyedia Jasa melalui pengembangan kurikulum inti yang baru serta pelatihan untuk para pelatih. Hal ini bertujuan memperkenalkan suatu Asian Development Bank (ADB) – Government of the Netherlands (GoN)Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in association with  Pacific Consultants Internacional Asia (PCIA).
Sistem pasar bagi pelayanan mereka yang mampu membantu mempromosikan perbaikan pelayanan serta kapasitas yang kompetitif. Pengawasan mutu juga akan mendapat dukungan melalui pengembangan suatu jaringan nasional, akreditasi dan sertifikasi sistem regional. Pemasaran dan dukungan jaringan akan diberikan melalui pengembangan suatu jaringan nasional, penyedia database regional. Pengembangan kapasitas juga akan diberikan untuk pre-financing melalui kontrak “modal kerja”. Lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah, universitas-universitas negeri dan swasta serta politeknik, bersama dengan lembaga-lembaga pengembangan kapasitas sektor swasta (yang menawarkan pelatihan, konsultasi manajemen, dan sitem-sistem perlengkapan dan paket) serta LSM yang relevan akan diperkenalkan kepada proyek melalui serangkaian lokakarya dan diundang untuk mendaftarkan keinginannya.

Akhirnya, Penyedia Jasa Peningkatan Kapasitas juga memiliki akses kepada pinjaman dengan bunga ringan dari sejumlah kecil “dana bergulir” untuk dijadikan percontohan melalui proyek. Dana bergulir tersebut akan dijalankan melalui sebuah lembaga keuangan yang berpengalaman menangani pinjaman kepada pemda-pemda, akan membantu para penyedia jasa  untuk dapat mandiri dan tidak tergantung kepada sistem hibah publik untuk membangun kapasitas mereka serta memperkenalkan mereka kepada suatu sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk memperbaiki pelayanan mereka. Dana tersebut, jika berhasil, akan dilanjutkan setelah proyek berakhir dan akan tersedia sebagai sumber dana permanen bagi penyedia jasa.

Lembaga pelatihan milik pemerintah akan membutuhkan bantuan khusus jika mereka akan meningkatkan kemampuan kompetisinya di pasar penyedia. Proyek ini akan memberikan bantuan di dalam merancang kurikulum serta pelatihan untuk para pelatih, sehingga dapat meningkatkan relevansi dari pelatihan teknis dan fungsional. Hal ini akan membantu merancang-ulang sistem pelatihan struktural untuk promosi pegawai negeri. Diklat juga akan didorong untuk masuk ke dalam Nota Kesepakatan (MOU) dengan penyedia jasa pelatihan dan pendidikan lain, dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka melakukan tender untuk kontrak proyek pengembangan kapasitas di masa depan. Dukungan bagi lembaga­lembaga pelatihan umum akan meliputi pengkajian-ulang kursus-kursus pelatihan struktural serta rekomendasi dalam merumuskan suatu rencana pengembangan kelembagaan untuk memudahkan transisi menuju pelatihan kompetensi inti, sebagai kelengkapan untuk mendukung para penyedia jasa secara umum.

Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi/ICT:

Proyek ini akan membangun struktur koordinasi yang kuat. Diharapkan bahwa struktur ini tidak hanya akan mendukung pelaksanaan proyek, tetapi juga akan mempertahankan elemen­elemen dasar yang ada setelah penyelesaian proyek, untuk mengkoordinasikan aktivitas peningkatan kapasitas. Peningkatan Kapasitas untuk manajemen yang efisien, koordinasi, serta penetapan standar akan diberikan di dalam proyek ini. Proyek ini akan memperkuat Depdagri, Depkeu, LAN, dan pemerintah provinsi yang berpartisipasi untuk memperbaiki koordinasi.

Proyek sistem Teknologi Informasi dan komunikasi/ICT akan membangun suatu jaringan dari seluruh komponen proyek untuk memfasilitasi agar pelaksanaannya menjadi efisien. Hal ini juga akan membantu membangun suatu National Resource Center  yang akan berpusat di LAN dan dijaringkan dengan pusat-pusat di tingkat provinsi. Pusat akan menjadi sentral database dari penyedia jasa peningkatan kapasitas daerah, dan akan menyediakan forum pertukaran informasi yang esensial baik bagi “pembeli” (antara lain untuk mengiklankan peluang bisnis dan permohonan untuk proposal) maupun bagi “penjual” jasa peningkatan kapasitas (antara lain untuk merekam pengalaman, kapasitas dan produk) serta untuk pertukaran pengalaman praktek-praktek terbaik pada tingkat pejabat senior.

Sistem ICT akan membangun suatu sistem jaringan-web daerah yang secara nasional dikoordinasikan oleh LAN untuk mengelola akreditasi pelatihan-pelatihan pendek tentang keahlian-keahlian inti dan spesialisasi serta sertifikasi bagi pelatih. Sistem ini juga akan meliputi arsip praktek-praktek terbaik penguatan kapasitas, publikasi, fasilitas pendidikan jarak-jauh untuk mendukung pelatihan kombinasi dan paruh-waktu.
Tahun 2008 akan dipusatkan pada pengembangan efisiensi sistem-sistem dan mekanisme yang diperkenalkan sepanjang tahun pertama hingga ke lima. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program tanpa dukungan dan pendanaan dari luar sebagai akibat berakhirnya program pinjaman.

Latar Belakang dan Justifikasi

Sifat-sifat utama dari Program Pengembangan Kapasitas Yang Berkesinambungan untuk Desentralisasi adalah sebagai berikut:

  • Lima tahun pertama dari pelaksanaan program akan mencakup 38-40 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah prioritas dari ADB di 10 propinsi yang menjadi kelompok sasaran (jangkauan wilayah yang lebih luas dari target ini akan dimungkinkan pada tahapan-tahapan berikut dari pinjaman).
  • Sejak awal, program ini akan menekankan aspek “kesinambungan” dengan cara pengalihan tanggung-jawab dan kewajiban menyangkut sistem-sistem kegiatan selama berlangsungnya pinjaman.
  • Lewat jaringan, program pinjaman akan menerapkan pengalaman-pengalaman praktis dan melaksanakan rekomendasi kunci untuk prakarsa yang lain. Lewat kerangka nasional pinjaman yang fleksibel, diharapkan manfaat dan nilai tambah akan dapat dimaksimalkan.
  • Program ini mendasarkan diri pada dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas (CB-AP). Dokumen ini memuat prioritas-prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah serta lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi di dalam menjawab kebutuhan perbaikan kinerja dari pemerintah daerah.
  • Terdapat dua saluran utama untuk pemanfaatan dana pinjaman:  – Pemerintah Daerah yang telah siap untuk memanfaatkan pinjaman akan mendapat prioritas pertama di dalam menggunakan dana pinjaman untuk kemudian dipergunakan membiayai Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas mereka,  – Pemerintah Daerah yang masih lemah dan belum siap akan mendapat bantuan khusus (backstopping) agar mereka berkemampuan mengembangkan elemen­elemen pokok dari rencana aksi (CB-AP). Setelah rencana aksi (CB-AP) ini disusun,
  • Daerah yang masuk kategori ini akan memakai rencana aksi ini sebagai dokumen untuk mendapatkan bantuan pinjaman.
  • Database akan meliputi (1) temuan-temuan dalam lokakarya serta studi kasus dari keberhasilan kemitraan antara daerah dengan para penyedia ; (2) program-program dari lembaga pendanaan eksternal; (3) data tentang penempatan siswa, yang sedang berjalan maupun potensi-potensi pertukaran, kunjungan belajar yang disponsori serta peluang mengikuti pelatihan di luar negeri; (4) informasi tentang proyek-proyek yang ada sebelumnya.
  • Agar beban kerja dari manajemen program yang diusulkan dapat ditangani dengan baik, diusulkan tiga gelombang dimana Pemerintah Daerah yang lebih lemah mengikuti program ini lewat pengelompokan yang bersifat sekuens seperti berikut ini:
  • Angkatan 1 berjumlah 14 Pemerintah Daerah yang mengikuti pra-kualifikasi, diseleksi dengan memakai indikator-indikator kualifikasi (berada dalam daerah sasaran inti ADB dan menurut Pemerintah Indonesia merupakan daerah yang layak untuk mendapatkan dukungan hibah) serta ‘kesiapan’ untuk memanfaatkan investasi pengembangan kapasitas secara efektif. Angkatan ini secara cepat dipersiapkan agar, berdasarkan pada rencan aksi mereka, mereka dapat mengikuti pelaksanaan program pinjaman sepanjang tahun ke dua (2004).
  • Angkatan 2, juga 14 Pemerintah Daerah, akan dipersiapkan lewat paket dukungan khusus selama satu tahun agar mereka mulai melaksanakan CB-AP selama tahun ke tiga (2005) dari program pinjaman.
  • Angkatan 3, juga sekitar 8-10 Pemerintah Daerah, akan dipersiapkan lewat paket dukungan khusus selama dua tahun agar mereka mulai melaksanakan CB-AP selama tahun ke empat (2006) dari program pinjaman.

Tenggang Waktu Pinjaman

Tahun Pertama:   9/2003 – 12/2003 Tahun Kedua – Keenam: 1/2004 – 12/2008

Pembiayaan

Besarnya biaya proyek adalah sekitar $ 63.64 juta, terdiri dari US$ 15.11 juta mata uang asing dan US $48.53 juta mata uang lokal. Perkiraan biaya proyek terangkum dalam tabel berikut:
Estmasi Biaya  US$ Million
Items  Foreign  Local  Total
Exchange  Currency  Cost

A.  Biaya Dasar

1. Manajemen Program dan Koordinasi  2.42  4.76  7.18
2. Pelaksanaan CB-AP  10.00  34.54  44.54
3. Capacity Building untuk Service Providers  0.64  3.75  4.39
4. Sub Total (A)  13.06  43.05  56.11

B.  Contingencies

1. Physical Contingencies  0.65  2.00  2.65
2. Price Contingencies  0.30  3.48  3.78
3. Sub Total (B)  14.01  48.53  62.54

C. Bunga selama konstruksi  1.10  1.10

Total  15.11  48.53  63.64

Rencana Pembiayaan

Asian Development Bank (ADB) – Government of the Netherlands (GoN)
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in association with  Pacific Consultants Internacional Asia (PCIA)

ADB akan menyediakan total pinjaman ekuivalen sebesar US$ 42.22 juta, terdiri dari dana yang berasal dari Special Funds (ADF). Pinjaman ADB telah diajukan untuk membiayai 66% dari keseluruhan biaya proyek sebesar US$ 63.64 juta yang terdiri dari US$ 13.45 juta atau 89% dari estimasi biaya dalam mata uang asing dari US$ 415.11 juta, dan US$ 28.77 juta atau 59% dari estimasi biaya mata uang lokal dari US$ 48.53 juta. Pemerintah Belanda telah bersedia memberikan dana hibah sebesar US$8.54 juta untuk mendukung proyek ini (sebagai tambahan dukungan untuk bantuan teknis sebesar US$1.2 juta yang juga merupakan hibah).

Hibah dari Pemerintah Belanda akan dikelola oleh ADB, sementara Pemerintah Indonesia akan memberikan kontribusi sebesar US$12.89 juta ekuivalen dengan 27% penyertaan biaya lokal dari biaya proyek.

Secara keseluruhan pinjaman ADF adalah sebesar US$15.11 juta untuk seluruh perkiraan biaya mata uang asing, dan US$28.77 juta dari jumlah biaya mata uang lokal sebesar US$48.53 juta, menjadikan total sebesar 66% dari seluruh biaya proyek. Pemerintah Kerajaan Belanda akan membiayai sebesar US$8.54 juta (14%) dari biaya lokal. Pemerintah Pusat akan menyumbang sebesar US$12.89 juta ekuivalen dengan 20% dari total biaya proyek, pada awalnya melalui saluran dana dekonsentrasi untuk pemerintah daerah yang lemah secara keuangan; bersamaan dengan berjalannya proyek ini, diharapkan mekanisme on-lending akan terbentuk untuk dapat memungkinkan bentuk pinjaman kepada pemerintah daerah yang lebih mampu, dalam rangka mendukung proses pengembangan kapasitasnya. Rencana keuangan awal dapat dirangkum dalan table berikut:
Rencana Pendanaan

Sumber  Mata Uang Asing  Mata Uang Lokal  Total Biaya  %
Asian Development Bank
Asian Development Fund (ADF)  13.45  28.77  42.22  66.0
Pemerintah Kerajaan Belanda   1.66  6.87  8.54  14.0
Pemerintah Republik Indonesia   12.89  12.89  20.0
Total  15.11  48.53  63.64  100.0

Catatan 1: Asian Development Bank akan mengelola dana hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda.
Manajemen Proyek:

Di dalam pelaksanaan Proyek, telah dipertimbangkan bahwa pengawasan dan manajemen harian proyek membutuhkan Kantor Manajemen Proyek tingkat Pusat (CPMO) yang dipimpin oleh Direktur Proyek, serta Kantor Manajemen Proyek tingkat Provinsi (PPCO) yang dipimpin oleh Koordinator Proyek tingkat Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. Sebagai tambahan, Unit Pelaksana Proyek (PIU) harus dibentuk oleh Walikota/Bupati di dalam kantor Sekretaris Daerah pada kabupaten/kota yang berpartisipasi, dengan tugas antara lain merancang dan melaksanakan CB-AP. CPMO dan PPCO akan dibantu oleh tim konsultan. CPMO akan melakukan pengawasan atas kerja dari PPCO dan PIU.

Tim Manajemen Proyek Tingkat Nasional (Central Project Management Office – CPMO) dipimpin oleh Direktur proyek yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi dan melaporkan kemajuan perkembangan proyek secara berkala kepada Komisi Pengarah Tim Nasional Pengkajian Pengembangan Kapasitas untuk Desentralisasi (Capacity Building Review National Board) Asian Development Bank (ADB) – Government of the Netherlands (GoN) Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in association with  Pacific Consultants Internacional Asia (PCIA).

Masukan Konsultansi:

Aktivitas Utama dari Tim Inti (Core Team)

Aktivitas utama dari Tim Inti adalah merancang aktivitas proyek dan pengelolaan pelaksanaan, termasuk penyusunan pedoman prinsip-prinsip dan metodologi pelaksanaan proyek. Tugas-tugas ini secara khusus akan mendukung peranan Departemen Dalam Negeri di dalam kegiatan monitoring, pengukuran serta mendorong untuk pengembangan kapasitas kelembagaan di dalam pemerintah daerah, melalui pelembagaan perangkat manajemen, khususnya bagi: (a) Operasionalisasi Kerangka kerja Pengembangan Kapasitas tingkat Nasional kepada pemerintah lokal yang berpartisipasi; serta (b) Pelembagaan proses legal CB-AP yang dimandatkan untuk mendukung Pengembangan Kapasitas Berkesinambungan ke dalam target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; Supervisi konsultan Tim Lapangan di daerah dilaksanakan dengan menyediakan Bantuan Teknis di dalam memformulasi dan melaksanakan CP-AP, termasuk mendukung pelembagaan proses legal CB-AP yang dimandatkan untuk SCBD ke dalam sasaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah; mengembangkan Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia; melakukan penilaian aspek-aspek teknis sebagai proses pra-kualifikasi untuk pinjaman bagi Penyedia Jasa Dana Bergulir; memberikan Pedoman Keuangan untuk alokasi penganggaran yang berkelanjutan ke dalam APBD; memberikan bantuan ICT untuk pengembangan jaringan kepada pemerintah daerah yang berpartisipasi serta membuka peluang pasar bagi Penyedia Jasa; menyiapkan pedoman dan orientasi untuk pengembangan stándar materi pelatihan SCBD dan ToTM; serta mendukung sertifikasi nasional bagi Penyedia Jasa Pelatihan dan standardisasi program pelatihan inti.

Tim Monitoring

Untuk memisahkan fungsi pengelolaan proyek dengan pengawas proyek, maka diusulkan untuk menerjunkan Bantuan Teknis melalui satu Monitoring Team untuk Badan Pengkajian dan Penilaian Pengembang Kapasitas, untuk ditempatkan mendampingi “Badan Pengkajian dan Penilaian Pengembang Kapasitas-Nasional” (BP3KN).
Aktivitas utama dari Tim ini adalah membantu membangun sistem monitoring yang kuat, tranparan dan berkesinambungan untuk menghindari penyalahgunaan program pengembangan kapasitas; Memberikan dukungan manajerial dan teknikal secar aindependen kepada BP3K-N. Di samping membantu melakukan pengkajian Rencana Tindak Penguatan Kapasitas (CB-Aps), mendukung revisi dan mempersiapkan rekomendasi tentang paket bantuan finansial berikut persyaratan-persyaratan yang mengikutinya. Termasuk membantu memonitor kualitas dari CB-AP yang dibangun dalam konteks persyaratan ADB.

Lembaga Pelaksana:

Departemen Dalam Negeri (DDN), Dirjen Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Lembaga Lain Yang Terlibat (sementara):

Bappenas, MenPAN, APEKSI, APKASI, PIPD, etc.

Lokasi Proyek

Pelaksanaan proyek akan berlokasi di 10 (sepuluh) provinsi, dengan mempertimbangkan fokus utama, meliputi klasifikasi (1) indeks kemiskinan; (2) basis sumber daya dan sumber daya manusia. Kesepuluh provinsi yang dimaksud adalah:

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Provinsi Jawa Barat
5. Provinsi Jawa Tengah
6. Provinsi Jawa Timur
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Provinsi Banten

Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD)
Government of Indonesia: Ministry of Home Affairs
Asian Development Bank (ADB) – Government of the Netherlands (GoN)
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in association with Pacific Consultants Internacional Asia (PCIA)
Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD)
Government of Indonesia: Ministry of Home Affairs


Responses

  1. Terima Kasih atas artikelnya, cukup memberikan wawasan dan pengetahuan.

    salam,

    MCD


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: