Posted by: chaer3 | October 21, 2010

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH

Selasa (18/05) – Wamen PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA hadir sebagai pembicara dalam acara Rembug Nasional Peningkatan Kapasitas Daerah yang dibuka oleh Mendagri Gamawan Fauzi, pada, pukul 10.00 WIB – selesai, di Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Kemendagri tersebut juga menghadirkan narasumber antara lain Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri DR. Drs. Sodjuangon Situmorang, M.Si; Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin; dan Pengamat Ekonomi sekaligus Peneliti LIPI Dr. Aviliani.

Dalam paparannya, Dr. Lukita menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran nasional, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kinerja pembangunan nasional merupakan agregasi sinergis dari kinerja pembangunan daerah. Sementara, kinerja pembangunan daerah belum merata, sehingga diperlukan percepatan pembangunan daerah dan affirmative action bagi daerah-daerah tertentu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Salah satu instrumennya adalah PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH, dengan landasan hukumnya antara lain:

  1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
  2. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioal (RPJMN) 2010-2014;
  3. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab VII, Pasal 54).

Wamen PPN/Waka Bappenas menambahkan, dalam RPJMN 2010-2014 dicantumkan Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah yaitu “Membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.”

Dalam rangka Pengembangan Kapasitas Daerah, terdapat tiga rencana aksi antara lain dalam Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, dan Strategi Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Lukita juga menjelaskan tentang Peran Pusbindiklatren Kedepan dalam Peningkatan Kapasitas Daerah, seperti:

  1. Meningkatkan profesionalisme SDM perencana (JFP dan non-JFP) di daerah, melalui Diklat gelar dan non gelar, baik di DN maupun di LN.
  2. Meningkatkan kualitas perencanaan & penganggaran melalui Diklat non gelar dan Bimbingan Teknis (TA), a.l. di bidang:   Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD/Renstra-SKPD/Renja-SKPD) & Pemantauan & evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan PP 39/2006, dan Monev DAK berdasarkan SEB Menteri PPN, Menkeu dan Mendagri Tahun 2008. Analisis dan perumusan kebijakan publik di daerah.
  3. Menjalin kerjasama dengan lembaga Diklat di Pusat (Badan Diklat Kemendagri, LAN) dan di Daerah (Badan Diklat Daerah) dalam penyusunan program dan penyelenggaraan berbagai Diklat teknis perencanaan pembangunan daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
  4. Memperkuat koordinasi (hubungan kelembagaan) antara Bappenas dengan Bappeda terutama dalam rangka memperkuat peran Bappeda Provinsi sebagai “koordinator & pembina” Bappeda kabupaten/kota. (SS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: